Detail Berita
ESDM dan BPS Perkuat Kolaborasi dalam Penyediaan Data Nasional Sektor Energi
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjalin kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan serta pengolahan data dan informasi nasional. Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) yang juga menjadi bagian penting dalam upaya mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Langkah ini menegaskan komitmen kedua lembaga untuk memperkuat sistem data nasional yang akurat, terpadu, dan transparan, khususnya dalam bidang energi dan sumber daya mineral. Penyediaan dan pertukaran data dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan seperti perencanaan, pendataan, pengolahan, analisis, hingga penyajian informasi, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar kebijakan publik. Salah satu implementasinya adalah pemanfaatan DTSEN untuk penyaluran subsidi LPG 3 kilogram, subsidi listrik, serta subsidi BBM agar lebih tepat sasaran.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya peran BPS sebagai lembaga penyaji data nasional yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan. Ia berharap BPS dapat terus menjunjung tinggi prinsip transparansi dan keakuratan data dalam setiap hasil yang disajikan.
“Dengan senang hati, hari ini kita menandatangani MoU. Tolong sajikan data yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya,” ujar Bahlil dalam sambutannya, Selasa (13/10).
Bahlil juga mendorong agar data yang disusun tidak hanya bersifat makro, tetapi juga mampu mencerminkan dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan satu data nasional, terutama yang berkaitan dengan sektor energi. Ia menambahkan bahwa Kementerian ESDM dan BPS akan terus melakukan pertemuan intensif guna menyelaraskan data terkait subsidi LPG, BBM, dan listrik.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa penandatanganan MoU ini bukan sekadar kegiatan seremoni, melainkan langkah strategis untuk memperkuat komitmen kedua lembaga dalam membangun sistem statistik nasional yang terpadu dan berbasis data.
“Visi kami di BPS saat ini adalah menghasilkan statistik yang berkualitas, bermakna, dan berdampak. Untuk itu, kami membutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar data yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara luas sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data,” jelas Amalia.
Melalui kerja sama ini, Kementerian ESDM dan BPS akan memperkuat koordinasi dalam penyediaan dan pemanfaatan data lintas sektor, termasuk dalam kegiatan perencanaan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi. Kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi fondasi penting bagi pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif, sekaligus memperkuat ekosistem satu data nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.