Detail Berita
Menteri Energi, Sumber Daya Air, dan Irigasi Nepal: Penggunaan Energi Terbarukan Akan Diutamakan
KATHMANDU, 21 September – Menteri Energi, Sumber Daya Air, dan Irigasi Nepal, Kulman Ghising, menyatakan bahwa pemerintah siap segera menghapus ketentuan 10 persen dalam bauran energi nasional yang berlaku saat ini.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam pertemuan dengan perwakilan Renewable Energy Confederation Nepal (RECON), organisasi payung yang menaungi pelaku swasta di bidang mikrohidro, biogas, biomassa, tenaga surya, dan energi angin.
Ghising menegaskan komitmennya untuk membangun sistem energi terbarukan yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh. Ia menekankan bahwa energi terbarukan akan menjadi bagian utama dalam strategi pengembangan energi nasional, sekaligus berperan penting dalam mewujudkan target Nepal mencapai emisi nol bersih pada 2045.
Dalam kesempatan itu, delegasi RECON menyerahkan memorandum yang berisi sejumlah usulan. Di antaranya, penerapan Undang-Undang Energi Terbarukan dan Efisiensi Energi 2080, keterwakilan sektor swasta dalam Komisi Regulasi Energi, serta penerapan kebijakan net-metering, desentralisasi produksi, dan institusionalisasi energi atap surya dalam kebijakan energi nasional.
Usulan lainnya mencakup pengembangan model proyek energi terbarukan “AAA”, penciptaan lapangan kerja untuk generasi muda (Gen-Z) di tingkat lokal, serta pengurangan risiko investasi melalui mekanisme pasar karbon, pembebasan pajak, keringanan bea masuk, jaminan pinjaman berbunga rendah, hingga integrasi proyek mikrohidro ke jaringan transmisi nasional.
Delegasi juga mendorong peningkatan kerja sama dengan universitas dan mitra internasional, serta pendirian industri dalam negeri untuk memproduksi komponen, peralatan, dan perakitan teknologi energi terbarukan agar dapat membuka lapangan kerja baru bagi Gen-Z.
Presiden RECON, Kushal Gurung, menyebut Menteri Ghising menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja bagi perempuan, pemuda, Gen-Z, dan komunitas terpinggirkan. Menurutnya, hal itu dapat diwujudkan dengan memastikan kepemilikan, kewirausahaan, serta partisipasi aktif mereka dalam produksi, transmisi, dan distribusi energi.