Pemprov Jawa Timur kembali mencatatkan kinerja positif di sektor energi nasional. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memberikan penghargaan kepada Pemprov Jatim atas konsistensinya dalam memperkuat tata kelola penyaluran BBM bersubsidi melalui pemanfaatan sistem digital Aplikasi XStar.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Apresiasi BPH Migas 2025 yang digelar di Jakarta. Pemprov Jatim dinilai aktif mendukung kebijakan nasional, khususnya dalam penerbitan surat rekomendasi pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara transparan dan akuntabel.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, BPH Migas, serta pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. Menurutnya, digitalisasi layanan energi menjadi langkah penting untuk memastikan subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kebutuhan energi tertinggi di Indonesia, seiring besarnya aktivitas ekonomi, pertanian, perikanan, dan sektor produktif lainnya. Pada 2025, BPH Migas menetapkan kuota BBM untuk Jawa Timur sebesar lebih dari 7 juta kiloliter, yang terdiri dari JBT dan JBKP. Besarnya alokasi tersebut menuntut sistem pengawasan yang ketat agar distribusi berjalan tepat sasaran.
Melalui Aplikasi XStar, proses penerbitan surat rekomendasi BBM bersubsidi dilakukan secara terintegrasi dan dapat dipantau secara real time. Pemprov Jatim secara aktif melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah agar implementasi sistem digital ini berjalan merata di 38 kabupaten dan kota.
Selain meningkatkan transparansi, penguatan tata kelola ini juga dinilai mampu mencegah potensi penyimpangan distribusi BBM, sekaligus menjaga ketahanan energi bagi petani, nelayan, dan sektor sosial lainnya.
Ke depan, Pemprov Jatim menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan BPH Migas dalam menjaga keandalan pasokan energi, pengawasan distribusi BBM bersubsidi, serta pengangkutan gas bumi di sektor hilir.
Dengan pendekatan tata kelola yang akuntabel dan kolaboratif, Jawa Timur berharap dapat terus berkontribusi dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus memastikan keadilan energi bagi masyarakat.